Zona Integritas PN Praya

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Get Started

Sambutan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rizki dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada Kita semua.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk percepatan pencapain indikator utama tersebut adalah dengan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI).
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Pengadilan Negeri Praya telah melaksanakan pencanangan zona integritas pada tanggal 11 April 2018 yang lalu .
Pencanangan tersebut kemudian diikuti dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Praya sebagai bagian dari kesungguhan institusi PN Praya dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai dengan upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Disampaikan pula bahwa penerapan Zona Integritas ini merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat mewujudkan “Badan Peradilan Yang Agung” sesuai dengan Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI. Sehingga diharapkan kegiatan pencanangan ini akan dapat melakukan perbaikan secara nyata dimasa mendatang sebagai sebuah landasan yang kokoh, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat.
Amiin Ya Robbal Alamiin
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Negeri Praya
Ttd
PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH.

6 Area Perubahan

Pembagian Masing-masing Area pada Zona Integritas

1. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

2. Penataan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

5. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rencana Aksi Area 1 - Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Rencana Aksi Area 2 - Penataan Tatalaksana

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Rencana Aksi Area 3 - Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Rencana Aksi Area 4 - Penguatan Akuntabilitas

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Rencana Aksi Area 5 - Penguatan Pengawasan

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing instansi pemerintah.

Rencana Aksi Area 6 - Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Team

Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas PN Praya

Putu Agus Wiranata, SH., MH.

Ketua

Putu Agus Wiranata, SH., MH.

Wakil Ketua

Lisa Elyanti, SH

Koordinator Bidang ...

IB. Gde Artha Adnyana, SH

Koordinator Bidang ...